Memahami Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) Sebelum Membeli Properti

    2018-09-03

Sumber foto: Lamudi

Oleh: Kartono, S.H.I, MH

Akademisi, Advokat & Konsultan Hukum Property Syariah

Kartonoshimh@gmail.com

HarianProperty.com-Salah satu jenis perjanjian yang sering ditemukan dalam proses bisnis properti yaitu adanya perjanjian pendahuluan jual beli atau lebih dikenal di masyarakat PPJB (Perjanjian Perikatan Jual Beli).

Pada dasarnya perjanjian ini untuk membeli tanah dan/atau properti, seperti: rumah, unit apartemen, dan lain-lain. Dimana penjual berjanji pada suatu saat yang ditentukan akan menjual tanah dan/atau aset propertinya kepada pembeli dan pembeli berjanji pada suatu saat yang ditentukan akan membeli tanah dan/atau aset properti tersebut dari penjual.

PPJB dibuat sebagai perikatan sebelum para pihak membuat Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pedoman tentang ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.09/KPTS/M/1995. Fungsi dari PPJB adalah untuk mengikat harga sebelum dilakukannya AJB.

Dalam hal ini pembeli diperlukan ketelitian untuk melakukan uji tuntas aspek-aspek hukumnya terkait; bagaimana apabila pembayarannya dilakukan bertahap, properti yang dibeli belum dibangun (indent), dan pengembang perlu uang muka untuk membangun, adanya persyaratan-persyaratan yang belum dipenuhi para pihak seperti: perizinan, reklamasi danau, status hukum terkait hak atas tanah, dan lain-lain. PPJB pada prinsipnya meletakkan hak dan kewajiban masing pihak, antara lain: Penjual wajib menyelesaiakan pendirian bangunan

sesuai waktu yang diperjanjikan, denah, spesifikasi teknis yang telah disepakati. Penjual sebelum melakukan penjualan wajib memiliki surat izin persetujuan prinsip rencana proyek dari pemerintah setempat, khusus untuk DKI Jakarta harus ada surat izin penunjukan dan penggunaan tanah (SIIPT), surat keterangan dari Kantor Pertanahan dan Surat Izin Mendirikan Bangunan.

Nah, hal yang terpenting bagi pembeli adalah setelah terjadinya pemindahan hak atas tanah dan bangunan atau jual beli rumah dihadapan PPAT, pengurusan pendaftaran perolehan hak atas tanah dan bangunan rumah menjadi kewajiban dari pihak penjual sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian.

Sumber:

  • UU No.5 Tahun 1960 Tentang Agraria
  • Kepmenpera No.09/KPTS/M/1995

        Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, Hukum Bisnis Properti di Indonesia

Comment

Comodo SSL