REI Sarankan Pemerintah Siapkan Tanah dan Pangkas Perizinan di Ibukota Baru

    2019-05-23

Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata memberikan pemaparan pada saat acara buka bersama dengan awak media.

JAKARTA- Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mendukung rencana pemerintah untuk memindahkan ibukota ke luar Pulau Jawa.Sebagai asosiasi pengembang tertua dan terbesar di Indonesia, REI tentunya memiliki kompetensi teruji dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata mengungkapkan anggota REI selama ini telah mengembangkan 34 kota baru di Jabodetabek, dengan luas areal rata-rata sekitar 60 ribu hektare. Hampir semuanya kini menjadi kota-kota baru yang mandiri termasuk menciptakan sentra-sentra pemerataan ekonomi masyarakat.

“Contohnya di BSD, Bintaro, Lippo Karawaci dan sebagainya itu luasnya rata-rata mencapai 60 ribu hektare, dan itu dikembangkan sekitar 20-30 tahun lamanya,” kata Eman, demikian dia akrab disapa pada acara buka puasa bersama DPP REI dengan media di Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Menurut Eman, banyak potensi yang bisa digali dari pemindahan ibukota. Ia berkata, ada 400.000 pegawai negeri yang akan pindah. Ini berarti kalau ada 1 keluarga empat orang, ada sekitar 1,6 juta orang yang akan menempati ibukota baru tersebut.

Namun, meski demikian, ada beberapa hal yang harus serius ditangani oleh pemeintah. “Selama ini pembebasan tanah menjadi masalah, negosiasi pembebasan lahan lama. Kalau tanah negara aman , tentu ini akan sangat mempermudah,” ujar Eman.

Tak hanya itu, Eman juga menyoroti tentang perizinan. “Perizinan di-skip saja. Nanti ada Lembaga izin di situ,” imbuhnya.

Infrastruktur utama juga menjadi penting menurut Eman. “Jalan, air, listrik semua harus dipikirkan. Berbicara kota berarti kita berbicara 100 tahun, bagaimana kita membuat pondasi dan platformnya.”

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengestimasi pembangunan ibukota baru akan membutuhkan anggaran sekitar Rp 466 triliun.

Namun dari kebutuhan tersebut, dana yang disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sekitar Rp 30,6 triliun, dan itu pun bersifat multiyears. Sementara sisanya pemerintah akan menggandeng BUMN serta mengandalkan keterlibatan swasta antara lain melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Menurut Eman, swasta khususnya pengembang tidak masalah bila diminta mendanai pembangunan fasilitas hunian dan komersial di ibukota baru. Setidaknya, ungkap dia, akan ada captive market sebanyak 1,5 juta orang di ibukota baru tersebut yang dari sisi properti pasti membutuhkan  rumah, kawasan komersil, hotel, ruang pertemuan, pusat perbelanjaan, sarana hiburan dan rekreasi, serta fasilitas kota lainnya.

“Saya yakin pengembang tentu tertarik melihat captive marketnya yang besar,” ujar pengembang yang juga seorang perencana kota (planner) tersebut.

Presiden Federasi Realestat Dunia (FIABCI) Asia Pasifik itu menjamin swasta terutama pengembang anggota REI mampu membiayai sendiri pembangunan ibukota baru yang menurut rencana bakal dibangun di Kalimantan Tengah.

"Investasi swasta tidak perlu dari dana pemerintah. Kami bisa pakai equity dan dana bank. Sedangkan untuk pengembangan beberapa proyek skala besar kami bisa bentuk konsorsium. Pembiayaan enggak ada masalah, karena captive marketnya sudah jelas,” papar Eman.

Editor     : Gunawan

Comment

Comodo SSL