Plin Plan Anies Soal Reklamasi: Dulu Menyegel Kini Terbitkan IMB

    2019-06-13

Ilustrasi Reklamasi (Istimewa)

JAKARTA-Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali melakukan hal yang kontroversial. Dikutip dari Tempo.co, ternyata pihaknya telah menerbitkan sertifikasi Izin Mendirikan Bangunan di Pulau D, proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Izin diterbitkan meskipun Anies masih ‘menyadera’ rancangan dua perda tentang tata ruang dan rencana zonasi di pulau reklamasi yang sudah sempat dibahas di DPRD di era gubernur sebelumnya.

Benni Agus, Kepala Dinas Penanaman Modalk dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI menjelaskan perihal penerbitan IMB di pulai yang kini bernama kawasan Pantai Maju itu. Menurutnya, IMB bagi bangunan di atas pulau reklamasi itu dilakukan karena kawasan pantai Maju kini dikelola oleh PT Jakarta Propertindo,

Dinukil dari Koran Tempo yang terbit Kamis 13 Juni 2019, Beni mengatakan perusahaan daerah itu ditunjuk Anies untuk mengelola lahan kontribusi, prasarana, sarana dan utilitas umum di tiga pulau reklamasi yakni kawasan pantai Kita (dulu bernama Pulau C), kawasan pantai Maju dan kawasan pantai Bersama (dulu pulau G).

“Itu salah satu pertimbangan kenapa izinnya (IMB) diterbitkan,” ujarnya.

Seperti dilansir Tempo, IMB diterbitkan atas nama Kapuk Naga Indah lantaran anak usaha Agung Sedayu Group itu membangun pulau buatan seluas 312 hektare. Tempo pun mendapat informasi bahwa IMB bernomor 62/C.37a/31/-1.785.51/2018 yang terbit pada November 2018.

Tempo pun sempat menghubungi Direktur PT Kapuk Naga Indah Firmantodi Sarloti tapi Firmantodi tidak ingin berkomentar lebih jauh.

Menelisik ke belakang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya menyegel bangunan di Pulau D pada Kamis (7/5). Sebanyak 300 anggota Satpol PP yang dipimpin Satpol PP DKI Yani Wahyu Purwoko dikerahkan untuk menertibkan bangunan di Teluk Jakarta itu.

Menurut data Pemprov DKI, terdapat 932 bangunan di Pulau D. Ada 621 bangunan yang sudah selesai dan 311 bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan.

Pulau reklamasi D menjadi lokasi Proyek Golf Island Pantai Indah Kapuk. Lahan itu dikelola oleh PT Kapuk Niaga Indah. Sementara, hak milik tanah ada di tangan Pemprov DKI Jakarta.

Pembangunan di Pulau D terus dilakukan meski dilarang lantaran belum memiliki izin mendirikan pembangunan (IMB). Penyegalan ini bukan kali pertama. Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pernah mengeluarkan surat segel bertanggal 24 Agustus 2015. Penyegelan juga pernah dilakukan pada 13 April 2016, namun tetap saja pembanguan berjalan.

Keberadaan bangunan di Pulau Reklamasi D dianggap melanggar setidaknya lima aturan. Ada dua undang-udang, dua perda dan satu pergub yang diterabas. Lantas bagimana nasib 932 rumah-ruko yang sudah terbangun?

Dilansir detik.com, Anies belum bisa memberi kepastian bagaimana nasib bangunan-bangunan tersebut, apakah mau dibongkar atau tidak.

“Nanti kita lihat, karena kita lihat juga sesuai dengan rencana pengembangannya seperti apa,” kata Anies.

Editor     : Gunawan

Comment

Comodo SSL