Perlukah Kementerian Perumahan Rakyat di Kabinet Mendatang?

    2019-03-06

Tak dimungkiri masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah di bidang Perumahan Rakyat. Lahan yang semakin terbatas, lamanya perizinan lahan adalah beberapa masalah yang tak kunjung usai. Apakah Kementerian Perumahan Rakyat memang dibutuhkan?

Jakarta, HarianProperty.com-Perumahan Rakyat saat ini dapat dikatakan masih dianaktirikan oleh pemerintah. Meski pemerintah sudah berhasil mencapai pembangunan satu juta rumah, namun tetap tak mampu mengurangi backlog perumahan yang mencapai 11,4 juta. Karena itu, muncul wacana untuk memisahkan bidang Perumahan Rakyat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Maka dari itu, bertempat di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) mengadakan rembuk nasional bertajuk “Mengukur Perlunya Kementerian Perumahan Rakyat pada Kabiner 2019-2014”. Beberapa pemateri dan narasumber yang ahli dalam bidang perumahan pun hadir di acara tersebut.

Arif Budiman,Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin menilai bahwa pemisahan perumahan rakyat dari Kementerian PUPR tidak perlu dilakukan karena saat ini Kementerian PUPR berhasil mencapai program satu juta rumah. “Saya rasa fokus pemerintah untuk menyediakan hunian tidak pernah terpinggirkan,” ujarnya.

Senada dengan Arif, Soelaeman Soemardi Ketua Umum DPP REI juga menganggap bahwa pemisahan seperti ini tidak terlalu penting. “Yang terpenting adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk menyediakan pemukiman bagi masyarakat,” tuturnya.

Zulfy Syarif Koto Ketua Umum HUD INSTITUTE pun menganggap bahwa pemisahan ini tak perlu dilakukan. “Menurut saya tidak perlu, buat apa? Saya setuju kalau namanya Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan,” tegasnya.

Menurut Zulfy, untuk mengatasi segala permasalahan perumahan saat ini adalah political will. “Niat itu perlu. Zaman orde baru kalau ada masalah dicari. Kalau sekarang on-off, on-off,” ujarnya.

Berbeda dengan ketiganya, Suhendra Ratu Prawiranegara Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengatakan pemisahan dirasa sangat perlu dilakukan. Sebab dengan dipisah, maka pemerintah bisa lebih fokus dalam menyediakan rumah kepada masyarakat.

"Perumahan rakyat harus ditangani lebih fokus. Kami (Prabowo-Sandi) kalau terpilih Kementerian Perumahan Rakyat akan hadir kembali," jelasnya.

Senada dengan Suhendra, Ketua APERSI Junaidi Abdillah mengatakan, tergabungnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini sendiri dirasa menjadi anak tiri. Karena pemerintah terlihat lebih fokus dalam pembangunan infratruktur tanpaemperdulikan kebutuhan rumah bagi masyarakat.

"Tergabungnya PUPR dalam perumahan artinya jadi anak tiri. Dan karakter PU dan Perumahan Rakyat sangat berbeda," ucapnya.

Asmat Asmin Managing Director SPS Group pun menganggap pentingnya Kementerian Perumahan Rakyat. Alasan pertama Asmat Amin adalah pemerintah bisa lebih fokus mengurusi permasalah perumahan ini.

“Pemerintah mau nunjukin harga baru di 2019, sekarang sudah bulan Maret. Kalau ada departemen baru yang mengurus ini,mereka akan lebih fokus. Jadi kalau kebijakannya di 2019, di Desember 2018 kebijakan itu bisa keluar,” kata Asmat di Grand Sahid, Jakarta.

Kedua menurut Asmat Amin adalah masalah perizinan. Yang katanya 20 hari, Asmat justru menyampaikan bahwa fakta perizinan lahan bisa mencapai 200 hari.

“Untuk mengurus kajian Amdal saja sudah 115 hari, belum kajian dampak lalu lintas yang mencapai 80 hari. Total sudah 200 hari,” ujar Asmat. Asmat mengharapkan Kementerian Perumahan Rakyat dapat membuat waktu perizinan semakin cepat.

Ketiga, Asmat Amin pun menyoroti masalah lahan yang semakin terbatas. Karena itu dibutuhkan departemen khusus untuk menangani masalah ini.

“Sekarang bangunan Rusunami tidak jalan. Rencananya sudah 10 tahun yang lalu. Yang saya lihat harga sudah bagus di angka Rp240 juta. Cuma harus dibatas lagi harga per meternya Rp7 juta, terus harus dibatas enggak boleh KPR Inden,” ujar Asmat.

Asmat menambahkan, harga konsruksi yang mencapai Rp7,4 juta per m2 membuat pengembang semakin berat. “Bagaimana bisa masuk kalau mereka [pengembang] suruh jual Rp7 juta. Tidak ada yang interest mengenai masalah ini. Pengembang lebih memilih mengembangkan landed,” ujarnya.

Maka dari itu Asmat Amin menilai masalah lahan ini harus menjadi concern pemerintah. “Kalau satu orang butuh 100 meter untuk membangun rumah, satu juta rumah berarti pemerintah butuh 100 juta m2. Kalau 10 juta rumah berarti butuh 1 miliar m2. Maka dari itu pemerintah harus benar-benar memperhatikan RUTR, mana untuk MBR mana yang tidak.”

Meski demikian, Asmat mengapresi pemerintah saat ini yang telah ngotot mengerjakan perumahan rakyat ini. “Apa lagi akan ada kebijakan MBR plus untuk menyasar milenial,” pungkasnya.

 

Editor: Gunawan

Comment

Comodo SSL