Agar Perizinan Tak Bermasalah, Ini Wejangan Ketua DPC REI ke Pengembang Bekasi

    2018-10-24

Jakarta, HarianProperty.com-OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK terhadap pejabat Pemkab Bekasi terkait perizinan Meikarta pada Senin (15/10) membuat publik terhenyak. OTT itu pun menyeret nama Bupati Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Dalam OTT itu, diciduk 7 orang, 4 orang dari lingkungan Pemkab Bekasi dan 3 dari pihak Meikarta. Dari penangkapan itu, KPK menyatakan bahwa Pemkab Bekasi telah menerima Rp7 miliar dari fee Rp13 miliar yang dijanjikan pengembang.

Menanggapi hal itu, Tuti Mugiastuti, Ketua DPC REI Bekasi mengatakan bahwa sebenarnya perizinan di Bekasi sudah cukup bagus.

“Standar sesuai SOP itu 5-6 bulan untuk perizinan, itu kalau berkasnya sudah memenuhi syarat,” ungkap Tuti kepada HarianProperty.com, Jumat (19/10).

Menurut Tuti, perizinan memerlukan waktu karena ada proses yang harus dilalui. “Seperti proses AMDAL, ada survei, peninjauan, pengukuran dan lain-lain,” tutur Tuti.

Belajar dari kasus Meikarta, Tuti pun berpesan kepada pengembang Bekasi, terutama bagi pemula, untuk mengikuti perizinan sesuai dengan prosedur yang ada.

“Kita baiknya jangan terlalu gambling, izin belum keluar, tapi sudah melakukan pembangunan yang terlalu besar. Kalau pemadatan lahan, pemerataan atau 20% dari persiapan lahan mungkin masih aman,” jelas Tuti.

Selama ini, Tuti mengatakan dirinya selalu mengikuti proses perizinan yang ada sebelum menjual produk propertinya.

“Kalau saya biasanya izin lokasi, site plan, dan IMB sudah beres, baru woro-woro. Paling yang masih bisa ditinggal itu proses perubahan SPH (Surat Pelepasan Hak)  ke HGB (Hak Guna Bangunan). Itu tidak jadi masalah karena SPH Itukan bukti bahwa lahan sudah dibebaskan. SPH Itu nanti disetor ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk dijadikan peta bidang tanah yang nantinya menjadi HGB (Hak Guna Bangunan),” tutur Tuti.

Konsultasi ke Senior

Menurut Tuti, yang jadi masalah developer di Bekasi, terutama developer pemula justru bukan pada urusan perizinan melainkan cara pada saat menjual.

“Saat ini banyak proyek-proyek di Bekasi yang minta di-takeover. Izin sudah pada beres, tapi cara menjualnya, cara mencapai golnya mereka bingung,” ujar Tuti.

Setelah kami telusuri, lanjut Tuti, ternyata penyebabnya adalah minimnya pengalaman manajemen atau dengan kata lain mereka belum siap.

“Ternyata masalah di SDM-nya. Tim SDM-nya baru-baru sehingga sulit jalan. Developer memang harus berani untuk membayar lebih untuk SDM yang berpengalaman agar proyeknya bisa jalan,” terang Tuti.

Selain itu, Tuti mengimbau agar para pengembang pemula tidak enggan untuk bertanya kepada pengembang yang lebih senior. “Ya namanya senior sudah banyak pengalaman, jadi harus lebih sering konsultasi,” pungkas Tuti.

 

Editor: Gunawan

Comment

Comodo SSL