Agar Sukses, Apa Saja yang Perlu Diperhatikan Sebelum BP Tapera Berjalan?

    2020-07-16

Komisioner BP Tapera Adi Setianto

JAKARTA—BP Tapera membutuhkan sinergi dengan SMF, perbankan dan lembaga pembiayaan lain untuk bisa mengatasi masalah mismatch kebutuhan dana jangka panjang untuk pembiayaan pasar perumahan di tanah air. Pembiayaan konsumen berupa skim KPR dan konstruksi proyek perumahan di tanah air masih bermasalah dengan ketersediaan dana jangka panjang yang menjadi ciri dari kebutuhan dana pembiayaan properti dan perumahan.

Menurut Eko Heri D. Poerwanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, dari sisi regulasi ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum BP Tapera operasional penuh. "Perlu Perpres, Permen PUPR  dan Permenkeu,  peraturan BP Tapera dan beberapa aturan lainnya. Ada banyak aturan lainnya yang harus diselesaikan tahun ini. Jika ini selesai maka 2021 maka BP Tapera baru bisa menjalankan fungsinya," ujarnya pada Webinar Tapera yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), Kamis (16/7).

Sementara itu dalam pemaparannya, Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan BP Tapera akan memulai proses pengalihan dana Taperum-PNS dan dana FLPP kepada BP Tapera. Untuk itu, operasional Tapera akan fokus terlebih dahulu di awal beroperasi pada layanan ASN. "Dalam menjalankannya, BP Tapera berkomitmen untuk menjadi institusi yang kredibel dan berkelas dunia yang menjalankan prinsip good governance," jelasnya.

Dalam menjalankan program Tapera ini, BP Tapera akan melibatkan Bank Himbara, Bank Swasta, Bank Pembangunan Daerah, Bank Syariah, hingga Perusahaan Pembiayaan.Tapera mengarahkan fasilitas pembiayaan perumahan untuk pengembangan hunian berkawasan luas agar bisa menghasilkan hunian yang berkualitas dan efisien biaya pembangunan. Hunian berkawasan itu diupayakan dengan luas berkisar 5 ha- 20 ha sehingga bisa disediakan fasilitas yang lengkap, seperti RPTRA , Taman Baca, PenitipanAnak, Klinik BPJS, Minimarket, area Komersial, Pasar Modern dan Konektivitas Dengan Pusat Kegiatan.

Tak mau ketinggalan, Direktur Utama  PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo menyatakan pandangannya. Menurutnya, kerjasama langsung yang bisa dilakukan BP Tapera kepada SMF untuk melakukan penyehatkan pasar dana untuk pembiayaan perumahan dengan berbagai cara. "Cara pertama melalui mekanisme pemupukan,TAPERA dapat menanamkan dana yang dimilikinya pada efek yang diterbitkan oleh SMF(termasukEBA-SP). Kedua, dana tersebut digunakan SMF untuk penyaluran KPR program seperti KPR ASN,TNI/POLRI non-MBR atau pun KPR komersial," paparnya.

Ananta juga mengatakan fakta yang terkait dengan pelaksanaan Tapera adalah  Debitur KPR FLPP atau KPR bersubsidi saat ini sebagian besar atau sekitar 70% adalah masyarakat non PNS. Sedangkan selama 7 tahun pertama pelaksanaan Tapera, peserta wajib Tapera adalah PNS. Dengan begitu penyaluran KPR TAPERA akan terbatas kepada PNS yang memenuhi kriteria MBR. "Untuk itu, SMF akan tetap mendukung KPR FLPP kepada MBR yang belum terfasilitasi oleh Tapera karena masih terdapat kebutuhan KPR untuk MBR nonPNS yang bukan peserta Tapera," ujarnya. 

Bank BTN yang menjadi bank yang selalu dipercayakan oleh pemerintah untuk membantu program perumahan nasional pun ikut ambil bagian . "BTN bisa menyesuaikan diri untuk membantu Tapera dalam menjalankan program pembiayaan perumahan rakyat.  Selama ini Bank BTN telah menjadi kontributor utama pada Program Sejuta Rumah Pemerintah  dengan kontribusi lebih dari 60% per tahun yang menyasar segmen Subsidi dan MBR," ujar Direktur Keuangan, Perencanaan & Treasury Ban BTN Nixon Napitupulu.

Untuk itu, lanjut Nixon,  BP TAPERA bisa mengandalkan BTN dalam Pembiayaan Perumahan Bersubsidi. Salah satu polanya menjadikan menjadikan BTN sebagai bank penampung uang iyuran peserta BP Tapera dan menjadikan produk keuangan BTN sebagai media untuk pemupukan dana Tapera."BTN mendukung proses pengalihan dana FLPP dari PPDPP ke BP Tapera dengan menawarkan bantuan untuk proses transisi pengelolaan dananya dan membantu proses rekonsiliasi terhadap pengelolaan dana FLPP yang ada di Bank BTN."

Tak mau kalah dengan BTN, BNI juga siap berperan dan bersinergi dengan BP Tapera dengan menawarkan pembentukkan ekosistem Tapera melalui approach ekosistem perumahan terintegrasi. Salah satu program yang ditawarkan adalah aplikasi Tapera Housing Platform yang bersifat mobile. "Aplikasi ini akan menjembatani beragam kebutuhan pemangkukepentingan, seperti ecommerce, layanan manajemen property hingga kebutuhan asuransi properti dan layanan keuangan. Aplikasi Tapera Housing Platform menjadi program yang bisa dikembangkan BNI untuk membangun ekosistem yang hidup berkelanjutan," ujar SVP Hubungan Kelembagaan Bank BNI Hermita Akmal. 

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida menyatakan REI minta lembaga tunggal dana perumahan melalui BP Tapera dan mengalihkan semua kelolaan dana perumahan di berbagai institusi dan lembaga untuk dilebur ke BP Tapera. Terkait dana yang dikelola Tapera, REI meminta jaminan pengelolaan dana perumahan di BP Tapera dikelola dengan profesional, sehingga sepenuhnya mendukung program perumahan rakyat. Untuk itu, keberadaan manager investasi dan Asset management yang diberi wewenang untuk mengelola dana Tapera dalam rangka pemupukan.

“Selama ini kinerja Asset Management itu tidak pernah untung, tapi selalu merugi.  Jadi perlu menjaga dana yang dikelola agar tidak salah kelola dan merugi yang akhirnya merugikan masyarakat sebagai peserta," ujarnya.

Di akhir Webinar, Sekum HUD Institute Muhammad Joni pun merangkum 7 hal perlu arah yang jelas dengan keberadaan Tapera yang diusulkan yakni:

1. Target produksi rumah harus naik

2. Kuota pembiayaan rumah subsidi harus bertambah terus

3. Manfaat Layanan Tapera harus berkembang

4. Memberikan koridor aturan pemberi dana Tapera

5. Perlu perlindungan kosumen dan edukasi publik.

6. Sistem pembuatan regulasi  tapera harus inline dengan stakeholder perumahan yang lain

7. Pengawasan Tapera yang terstruktur tetapi terbuka

 

Editor     : Gunawan

Comment

Comodo SSL